Foto: Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin. (Ist).
Samarinda, Prediksi.co.id- Menjelang akhir tahun 2024, wacana pemangkasan anggaran publikasi di DPRD Samarinda memicu keresahan di kalangan media dan jurnalis. Isu ini bergulir di tengah hubungan erat antara media dan lembaga legislatif yang selama ini memainkan peran vital dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Keresahan ini memuncak dalam pertemuan silaturahmi antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim dan DPRD Kota Samarinda, Selasa (17/9). Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, dihadiri oleh pimpinan fraksi serta pengurus PWI Kaltim, termasuk Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin.
Dalam kesempatan tersebut, Abdurrahman Amin mengungkapkan kecemasan yang melanda dunia media di Samarinda. "Pemangkasan anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Samarinda akan berdampak langsung pada kesejahteraan wartawan. Padahal, hubungan antara media dan DPRD selama ini sangat baik, saling mendukung dalam peran pengawasan pemerintahan," jelas Rahman.
Isu pemangkasan anggaran ini, menurut Rahman, menciptakan kekhawatiran tersendiri di tengah banyaknya media yang selama ini menjadi mitra penting bagi DPRD dalam penyebaran informasi. "Media adalah bagian dari pengawasan, tanpa publikasi, banyak informasi penting yang tidak sampai ke masyarakat," tambahnya.
Namun, keresahan tersebut sedikit teredakan setelah Sekretaris DPRD Kota Samarinda, Agus Tri Sutanto, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memangkas anggaran publikasi secara permanen. “Penyesuaian anggaran memang dilakukan di APBD Perubahan, namun anggaran publikasi akan kembali diusulkan dalam APBD Murni 2025,” jelas Agus.
Meskipun demikian, beberapa anggota DPRD, seperti Joha Fajal dan Ahmad Vananzda, menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra yang tidak bisa diabaikan. "Tanpa media, kami tidak ada apa-apanya. Kami berharap anggaran publikasi tetap ada untuk kepentingan masyarakat luas," ungkap Joha Fajal dari NasDem.
Ahmad Vananzda juga menambahkan, “Media adalah jembatan kami dengan masyarakat. Dengan adanya media, informasi pembangunan kota tersampaikan dengan baik.”
Keresahan PWI dan jurnalis terkait anggaran publikasi ini menjadi refleksi penting akan krusialnya sinergi antara media dan lembaga legislatif. Harapan mereka adalah agar keberlanjutan informasi publik yang berimbang tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat terus mengikuti kinerja dan tanggung jawab para wakil rakyat. (Adv/Di/Le).
Posting Komentar