Samarinda - Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan proyek tambang kepada organisasi masyarakat (ormas).
Dalam pandangannya, langkah ini tidak sesuai dengan misi utama ormas keagamaan yang selama ini konsisten dalam memperbaiki dan membina umat.
“Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan lainnya selama ini konsen memperbaiki umat. Apa hubungannya kemudian mereka, pengurus ormas itu, disuruh kerja tambang?” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika proyek tersebut dikerjakan oleh pihak profesional, maka tujuan pemberdayaan ormas tidak tercapai.
“Akhirnya nanti ormas hanya menerima fee dari pihak ketiga yang mengerjakan itu,” ujarnya.
Samri mengakui bahwa mungkin ada niat baik dari pemerintah untuk memberikan penghasilan tetap bagi ormas melalui pengelolaan usaha tambang.
Namun, ia menilai bahwa ormas besar seperti Muhammadiyah sudah memiliki sumber penghasilan yang cukup dari lembaga pendidikan mereka.
“Ormas-ormas besar sudah memiliki penghasilan yang luar biasa sebenarnya untuk menghidupi ormas itu. Mereka seharusnya fokus mengurus umat dan pendidikan, tidak ditambah lagi kerja mengurus tambang,” tegas Samri.
Lebih lanjut, Samri melihat bahwa kebijakan ini bisa jadi merupakan bentuk kompensasi politik dari pemerintah terhadap ormas-ormas, dalam rangka mengamankan posisi mereka di masa mendatang.
“Saya melihat bahwa di balik ini bisa saja ada tujuan untuk mengamankan diri dari komisi politik pasca lengsernya nanti,” pungkasnya. (Adv/Di/Le).
Posting Komentar