Samarinda, Prediksi.co.id – Wacana pemangkasan anggaran publikasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menjelang akhir 2024 telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan media dan jurnalis. Dalam lanskap politik lokal, media tidak hanya menjadi corong informasi tetapi juga memainkan peran kunci sebagai jembatan antara lembaga legislatif dan masyarakat. Ketika isu pemangkasan anggaran ini mencuat, dampaknya langsung dirasakan oleh banyak pihak yang terlibat dalam proses penyebaran informasi publik.
Kekhawatiran ini mencapai puncaknya dalam pertemuan silaturahmi yang diadakan pada Selasa (17/9), antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Kota Samarinda. Pertemuan yang berlangsung di ruang DPRD, dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, dan dihadiri oleh para pimpinan fraksi serta pengurus PWI Kaltim. Di antaranya adalah Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, yang menyuarakan keresahan yang melanda dunia media lokal.
Abdurrahman Amin secara gamblang mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran publikasi ini mengancam kesejahteraan para jurnalis yang selama ini mengandalkan hubungan kerja sama dengan DPRD. “Hubungan baik antara media dan DPRD selama ini sangat esensial. Pemangkasan anggaran ini akan berdampak langsung pada wartawan yang selama ini membantu dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat,” ujar Rahman.
Menurut Rahman, peran media sebagai mitra DPRD sangat vital dalam pengawasan dan penyebaran informasi tentang kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Tanpa dukungan anggaran publikasi, banyak berita penting yang tak akan tersampaikan kepada masyarakat, sehingga bisa mengurangi transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah.
Jurnalis sebagai Pengawas Tak Resmi Pemerintahan
Dalam pertemuan tersebut, beberapa anggota DPRD seperti Joha Fajal dan Ahmad Vananzda turut menyuarakan kekhawatiran mereka terkait isu ini. Mereka menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga hubungan yang transparan antara DPRD dan masyarakat. Joha Fajal dari Partai NasDem menekankan, “Tanpa media, kami tidak ada apa-apanya. Media adalah jembatan yang menghubungkan kami dengan masyarakat, memastikan informasi sampai ke mereka.”
Senada dengan Joha, Ahmad Vananzda juga menekankan bahwa tanpa peran media, capaian-capaian pemerintah dan rencana pembangunan kota bisa terhambat dalam penyebarannya. “Masyarakat memiliki hak untuk tahu apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Dan media lah yang membantu menyampaikan itu,” jelasnya.
Penjelasan DPRD Samarinda: Penyesuaian Bukan Pemangkasan Permanen
Namun, keresahan yang dirasakan para jurnalis dan media sempat sedikit teredam setelah Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto, memberikan penjelasan yang menenangkan. Menurut Agus, pemangkasan anggaran publikasi yang terjadi saat ini hanya bersifat sementara sebagai bagian dari penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan 2024.
“Tidak ada niat untuk memangkas anggaran secara permanen. Kami sedang melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan, namun anggaran publikasi akan kembali diusulkan pada APBD Murni 2025,” jelas Agus. Meski demikian, ketidakpastian ini tetap menyisakan kekhawatiran di kalangan jurnalis yang berharap agar dukungan bagi media tetap berkelanjutan.
Media: Pilar Transparansi dan Demokrasi Lokal
Isu ini menyoroti peran media yang tidak bisa dianggap remeh dalam demokrasi lokal. Wartawan adalah mata dan telinga masyarakat, yang membantu mengawasi jalannya pemerintahan. Tanpa media yang kuat, transparansi dan akuntabilitas DPRD dalam melaksanakan tugasnya bisa terganggu.
Pemangkasan anggaran publikasi bukan hanya soal uang atau fasilitas, tetapi soal akses publik terhadap informasi yang berimbang dan objektif. Media di Samarinda telah memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi lokal tetap hidup, memastikan masyarakat mendapat berita yang akurat tentang kebijakan dan aktivitas pemerintahan.
Harapan kini tertuju pada kelanjutan sinergi antara DPRD dan media. Keresahan ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara lembaga legislatif dan jurnalis, sehingga masyarakat tetap terinformasi dengan baik dan terus dapat memantau kinerja para wakil rakyatnya. (Adv/Di/Le)
Posting Komentar