Risau dengan Pengadaan Buku Penunjang Di Sekolah, Ini Kata Sri Puji Astuti

Foto: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti (Ist).

Samarinda - Krisis pengadaan buku di sekolah-sekolah Samarinda mencuatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait kesiapan daerah dalam mendukung Kurikulum Merdeka. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti tantangan utama yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran untuk membeli buku paket dan penunjang. 

Hal ini diperparah oleh keterlambatan penerapan perubahan kurikulum yang sering kali tidak sinkron dengan penyediaan buku, seperti yang terjadi antara kelas 1-3 yang sudah menggunakan Kurikulum Merdeka, sementara kelas 4-5 masih menggunakan kurikulum lama.

Namun, perhatian kini bergeser pada peran publik, terutama transparansi penggunaan dana pendidikan. Sri Puji menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memastikan dana pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola secara transparan. Ia mendesak sekolah untuk lebih terbuka dalam mengelola dana ini, memastikan bahwa anggaran benar-benar dialokasikan untuk mendukung literasi siswa, salah satunya dengan pembelian buku.

Menariknya, Sri Puji juga mengajak pemerintah kota Samarinda bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat melalui komite sekolah untuk mengatasi kekurangan buku. Melalui sinergi yang baik, ia berharap kebutuhan literasi anak-anak dapat terpenuhi, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan.

Dengan anggaran pendidikan daerah yang terbatas, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi solusi utama untuk mengatasi krisis literasi ini. Selain itu, penting bagi sekolah-sekolah di Samarinda untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum guna memastikan bahwa siswa menerima materi sesuai kebutuhan pendidikan terbaru.

Sri Puji juga menegaskan bahwa dalam situasi ini, pemerintah harus lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Dana yang ada harus dimanfaatkan secara lebih efisien dan tepat sasaran, terutama dalam pengadaan buku yang masih menjadi kebutuhan mendesak. Samarinda dengan anggaran pendidikan sebesar Rp966 miliar, meskipun tampak besar, masih menghadapi tantangan distribusi yang tidak merata, terutama dalam hal menyediakan buku-buku yang sesuai dengan kurikulum terbaru. (Adv/Di/Le).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama