Samarinda - Persolan baliho kerap kali menjadi keluhan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal.
Menurut perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan masalah perizinan baliho ini.
"Izin itu seharusnya keluar dulu baru bayar pajak. Kalau bayar pajak tapi izinnya belum ada berarti sumbernya tidak jelas. Jika sumbernya tidak jelas hasilnya juga tidak jelas," ujarnya belum lama ini di DPRD Samarinda.
Ia mengidentifikasi kendala utama adalah kurangnya koordinasi antar dinas terkait. Beberapa dinas perlu berkomunikasi secara terintegrasi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk aspek-aspek seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan lainnya.
"Kendalanya ada di beberapa dinas yang harus berkomunikasi secara terintegrasi. Ini terkait dengan aspek seperti Amdal dan lain-lain. Harapan kami ke depan, komunikasi lintas OPD bisa lebih baik," jelasnya.
Legislator Partai Nasdem ini menekankan peningkatan koordinasi antar OPD sangat penting untuk menyelesaikan masalah perizinan baliho. Komunikasi yang lebih baik diharapkan masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.
"Harapannya, dengan komunikasi yang lebih baik antar dinas terkait, masalah seperti ini bisa segera diselesaikan, karena kaitannya cukup banyak, seperti dengan Amdal dan aspek lainnya," pungkasnya. (Adv/Di/Le).
Posting Komentar