Hal itu diketahui saat beberapa waktu lalu Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2023 mengunjungi lokasi pembangunan Terowongan.
Merespon hal itu, Anggota Komisi lll DPRD Samarinda Samri Shaputra menyampaikan kekecewaannya lantaran masyarakat Kota Samarinda menunggu November atau berakhir masa jabatan Andi Harun dan Rusmadi Wongso.
"Jadi misalnya itu tidak dianggarkan kelanjutannya ya sudah jadi museum. Itu kalau misalnya setelah dianalisa tidak layak jadi diputuskan untuk tidak dilanjutkan," ujarnya.
Akan tetapi, meskipun diprediksi bakal tembus untuk kedua sisi, namun diketahui jembatan itu tidak bisa langsung dilalui oleh masyarakat, sebab harus memastikan rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Samri juga mengakui bahwasanya pembangunan Terowongan Samarinda itu menggunakan anggaran yang fantastis mencapai Rp 395 miliar. Sehingga tidak heran pembayarannya menggunakan skema Multi Years Contract (MYC).
"Kita juga taunya ternyata hanya tembus kedua sisi.
Sebenarnya Pembangunan terowongan di awal itu Komisi lll tidak disampaikan secara khusus, tidak ada komunikasi," pungkasnya. (Adv/Em/Le)
Posting Komentar