Samarinda, Prediksi.co.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengeluarkan terkait aktivitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran dan Pertamini. Masyarakat sebagai pelaku usaha Pertamini terancam gulung tikar.
Tentu saja tindakan tegas Pemkot Samarinda ini mengundang pro dan kontra. Tidak hanya datang dari masyarakat selaku penjual dan pembeli, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar pun turut berkomentar.
Dirinya menilai bahwa larangan Pertamini ini terlambat. Pasalnya, banyak pelaku usaha Pertamini yang merupakan rakyat kecil atau berpenghasilan menengah ke bawah yabg menggantungkan nasibnya di sana.
Tidak secara gamblang menyebut bahwa dirinya menolak adanya larangan, namun politisi PDI Perjuangan itu lebih menekankan terkait nasib para rakyat kecil ini yang terus menerus diusik oleh pemerintah.
"Bukan menolak atau apa saya itu lebih berpikir kok pemerintah ini sibuk memburu yang kecil-kecil ini loh. Ya sekarang kalau mau ditutup, apa lagi? mereka rakyat kecil ini mau makan apa? Pemerintah enak tiap bulan ada gaji, mereka?," katanya.
Ditanyai terkait adanya beberapa kasus-kasus akibat Pertamini, Anhar mengatakan bahwasanya jika memang Pertamini berbahaya, mengapa tindakan tegas baru diambil setelah sekian lama.
Masyarakat baik penjual dan pembeli, menurutnya telah sama-sama terbiasa akan situasi ini. Anhar menyebutkan bahwa penutupan Pertamini saat ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Kalau memang berbahaya ya kenapa baru sekarang, yang jual yang beli ini sudah lama begitu. Harusnya dari awal," tegasnya.
Anhar menekankan agar pemerintah bersama Pertamina yang juga salah satu pihak yang perlu bertanggung jawab harus melakukan koreksi terhadap diri sendiri. Sarannya ini diharapkan agar tidak ada lagi kasus serupa yang terlihat "memburu rakyat kecil" di masa yang akan datang.
"Pemerintah sama Pertamina itu harus koreksi diri, evaluasi, jangan tiba-tiba begini, ujuk-ujuk (datang-datang) main tutup, main gusur, kasian diburu terus rakyat kita ini," pungkasnya.(Adv/Em/Le)
Posting Komentar