Samarinda, Prediksi.co.id-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Jasno, kembali menyoroti nasib masyarakat yang tinggal jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jasno meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan kesejahteraan warga di pinggiran kota.
"Jika penertiban ini dilakukan, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di pinggir kota, yang jauh dari SPBU? Hal seperti ini harus menjadi perhatian juga," kata Jasno kepada wartawan pada Minggu (26/5/2024).
Sebagai seorang politisi yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, dan Palaran, Jasno menegaskan bahwa daerah-daerah tersebut sering kali terabaikan oleh pemerintah kota. Saat ini, hanya ada satu SPBU di Palaran. Dengan banyaknya warga di daerah ini, kebutuhan akan bahan bakar tentu sangat tinggi, mengingat wilayah tersebut mencakup lima kelurahan: Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan, dan Kelurahan Rawa Makmur.
Ketikadalam situasi seperti ini, tidaklah mengherankan jika warga memerlukan penyalur BBM alternatif seperti Pertamini, karena hanya ada satu SPBU yang aktif beroperasi di Simpang Pasir. "Tidak masuk akal jika warga harus pergi jauh hanya untuk membeli satu liter bensin. Bagaimana dengan kelurahan-kelurahan yang tidak memiliki SPBU? Ini sangat menyulitkan. Jadi, jika penertiban harus dilakukan, itu tidak bisa disamakan untuk semua daerah," tegasnya.
Jasno berharap bahwa pemerintah kota dapat menemukan solusi yang adil dan efektif, yang tidak hanya berfokus pada penertiban tetapi juga memperhatikan kebutuhan warga di pinggiran kota yang sulit mengakses SPBU. "Kita harus mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi khusus di lapangan. Penertiban yang adil adalah penertiban yang mempertimbangkan kebutuhan dan kesulitan masyarakat," tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah pinggiran kota harus menjadi prioritas yang serius. Dengan demikian, warga tidak perlu lagi bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan bakar. "Ini bukan hanya soal penertiban, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan bahwa semua warga, tanpa terkecuali, mendapatkan layanan yang layak," pungkas Jasno.
Dengan pandangan yang disampaikan Jasno, diharapkan ini dapat membuka mata pemerintah untuk lebih inklusif dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di sektor energi dan bahan bakar, sehingga semua warga dapat merasakan manfaatnya secara merata.(Adv/Di/Le)
Posting Komentar