Lihat Potensi besar pasar IKN, DPRD Kaltim kembangkan sektor peternakan

 



Samarinda, Notis.id-   Jelang kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mendatang, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengatakan, pihaknya ingin tahu kawasan mana saja yang kiranya cocok untuk dikembangkan sebagai sektor peternakan. Hal tersebut juga sudah dibahas dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim. 

Jika mengarah untuk menangkap potensi dari hadirnya IKN, maka ujar Sapto, idealnya sektor peternakan juga harus bisa penuhi kebutuhan daerah secara mandiri dulu. Terutama di komoditas daging, telur, sampai susu. 

“Kami ingin melihat kawasan-kawasan yang potensial untuk dikembangkan menjadi sentra peternakan, baik itu sapi, kambing, ayam, lebah, walet, maupun ternak lainnya. Kami juga ingin memastikan bahwa sektor peternakan dapat memenuhi kebutuhan lokal, sebelum mengejar pasar di IKN,” ujarnya.
Menurut Sapto, sektor peternakan juga harus sejalan dengan visi Kaltim sebagai provinsi mandiri pangan. Ia mencontohkan bahwa produksi daging sapi di Kaltim baru mencapai 28 persen dari kebutuhan daerah, sementara untuk telur ayam, produksi lokal hanya mampu memenuhi 40-60 persen dari permintaan provinsi.
 
“Ini artinya kita masih harus mengimpor daging dan telur dari luar daerah. Padahal, kita punya sumber daya alam dan manusia yang cukup untuk meningkatkan produksi kita sendiri. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan, fasilitasi, dan bantuan kepada para peternak, termasuk melalui program hibah,” tuturnya.

Sapto juga menekankan pentingnya koordinasi antara sektor peternakan dengan sektor pertanian dan perkebunan, serta antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia berencana untuk mengundang Kementerian Pertanian dan Peternakan Pusat dalam rapat Komisi II, agar dapat menyelaraskan program dan kebijakan yang berkaitan dengan sektor peternakan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral terkait peternakan, terutama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan pemerintah kabupaten dan kota.
“Supaya tidak ada tumpang tindih antar-sektor. Kami juga akan mengundang Kementerian Pertanian dan Peternakan Pusat dalam rapat Komisi II, agar lebih komplit,” ujarnya. (Wo/Le/Adv DPRD Kaltim).


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama