Skema Banmus DPRD Kaltim mestinya contoh DKI

REPLIKASI BANMUS: Contoh DPRD DKI Jakarta yang libatkan Pemprov (FOTO: Fandi/Prediksi) 

Samarinda, Prediksi.co.id- Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, mengatakan skema kegiatan Banmus semestinya mencontoh legislatif Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, dengan selalu mengikutsertakan unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam agenda rapatnya.

"Pada tanggal 29-31 Maret, kami menyambangi DPRD DKI Jakarta dalam rangka kunjungan kerja Banmus untuk mereplikasi hal-hal baik yang bisa diadaptasi ke Kaltim, salah satunya mesti melibatkan unsur Pemprov dalam rapat Banmus," ucap Agiel di Samarinda, Selasa (2/4/2023).

Dikemukakannya, dalam rapat Banmus yang diterapkan oleh DPRD DKI itu biasanya ada rapat yang hasilnya harus diketahui tim pemerintah, sehingga kepala daerah wajib hadir karena agenda sudah disepakati bersama, namun kalau tidak hadir karena bertabrakan agenda Pemprov mereka sampaikan konfirmasi, jadi agenda kerja bisa disesuaikan.

Lanjutnya, kalau di DPRD, saat rapat Banmus  banmus tidak pernah mengundang pemerintah, sehingga terkadang berdampak kepada ketidakhadiran kepala daerah pada rapat paripurna, sebagai mana pengalaman pada agenda paripurna pengesahan RTRW Kaltim, di kepala daerah tidak menghadiri karena bertabrakan dengan agenda. Pemerintahan.

"Dengan begitu jika jadwal sudah difinalisasi bersama pemerintah, maka mereka menyepakati jadwal dengan dewan agar tidak bertabrakan," ujar Agiel.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, jadwal atau agenda kedewanan juga harus bersesuaian dengan agenda pemprov, sehingga ada sinkronisasi, termasuk agenda prioritas.

"Nah selama ini kadang kita rapat tim pemerintah tidak hadir sehingga kadang  yang mestinya gubernur hadir menjadi tidak seperti pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) RTRW  kemarin bahkan gubernur pun tidak hadir," ungkap Agiel.

Ia menuturkan, hal lain yang dijadikan fokus pembahasan pada kunjungan kerja ke DKI Jakarta tersebut, terkait anggaran mereka dalam sisi sosialisasi peraturan daerah (sosper) dan hal-hal teknis lainnya.

"Apalagi misalnya ada kunker keluar negeri apakah bisa dilaksanakan, nah kita belum pernah melakukan itu, tapi bukan berarti itu menjadi tujuan kita tapi mensinergi antara kebutuhan kita yang sesuai dengan kita maka akan mencontoh dengan DKI," tutup Agiel. (Fdi/Le/ADV/DPRD Kaltim)