Balikpapan, Prediksi.co.id- Tim Rencana Kerja (Renja) DPRD Kaltim mengadakan pertemuan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Biro Hukum Pemprov Kaltim membahas kerja sama antara lembaga DPRD Kaltim dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Bertempat Ballroom Hotel Blue Sky Balikpapan.
Rapat dipimpin Anggota DPRD Kaltim Fraksi Sarkowi V Zahry. Dirinya menuturkan ada sejumlah masukan yang menjadi fokus perhatian rapat, diantaranya kerjasama Lemhanas dengan DPRD Kaltim.
“Jadi bentuk kerjasamanya MoU, Lemhanas memberikan pelatihan dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan kepada seluruh anggota DPRD,” ujar Sarkowi didampingi Baharuddin Demmu, dan Rusman Ya’qub.
Hal ini bertujuan agar setiap anggota dewan mampu menjadi contoh dan suri tauladan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.
Sementara, Baharuddin Demmu menambahkan, jika pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membuat MoU kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Pemprov Kaltim terkait pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Ini karena, semenjak perda tersebut disahkan sampai sekarang banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan mencari pendampingan dan konsultasi bantuan hukum secara gratis sebagaimana perda dimaksud.
“Akhirnya karena tidak ada kejelasan masyarakat banyak meminta LBH Unmul dan mereka mengaku kewalahan dan akhirnya meminta alumni mahasiswa yang pengacara untuk membantu,” terang Baharuddin Demmu.
Berkaitan itu, kasus paling banyak adalah perceraian, dan banyak yang tidak mampu membayar pengacara sehingga diperlukan lembaga bantuan hukum secara gratis. Untuk itu, dirinya mendorong untuk segera bentuk kerjasama antara pemerintah dengan LBH.
“Agar jangan lagi ada masyarakat yang karena kurang faham atas surat menyurat menjadi persoalan dikemudian hari. Perlu pemahaman dan pendampingan dari wadah dari LBH yang telah bekerjasama dengan pemerintah,” katanya. (Di/Le/ADV/DPRD Kaltim)
Posting Komentar